Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (
)
Rini Soemarnoberencana menunjuk PT Survai Udara Penas sebagai induk usaha (
holding) BUMN penerbangan. Selama beberapa tahun terakhir, BUMN ini masuk dalam program penyehatan atau restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Rencana penunjukan Penas sebagai holding BUMN di sektor penerbangan ini terungkap dalam surat yang ditujukan Rini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam surat yang bersifat rahasia itu dan diperoleh CNNIndonesia.com, Rini mengusulkan agar Penas bisa menjadi induk usaha sektor penerbangan.
Dengan demikian, Penas akan membawahi PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Berdasarkan profil BUMN yang dirilis Kementerian BUMN, Survai Udara Penas didirikan pada 1992 dan bergerak di bidang penyedia foto udara, survei geofisika, profil laser dan radar, pemetaan, dan sewa pesawat terbang untuk mendukung perencanaan pembangunan, sistem informasi geografis (GIS), serta teknik rancang bangun survai.
BUMN ini memiliki dua pesawat terbang yang dilengkapi dengan peralatan optik untuk menghasilkan foto vertikal dengan skala 1 : 5.000 hingga 1 : 50 ribu. Perusahaan kerap bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah termasuk Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, dan sejumlah BUMN.
Pada 2012, Kementerian BUMN memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada PT PPA untuk melakukan segala hak dan kewenangannya untuk melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada Survei Udara Penas, kecuali menerima dividen bagi negara.
Kendati berada di bawah restrukturisasi PPA, kinerja BUMN ini tak juga kunjung membaik. Data terakhir yang dipublikasikan Kementerian BUMN pada 2012-2016 menunjukkan perusahaan selalu merugi pada periode tersebut. Total ekuitas perusahaan bahkan tercatat selalu negatif.
Penas tercatat merugi Rp6 miliar pada 2012, Rp20 miliar pada 2013, Rp22 miliar pada 2014, Rp13 miliar pada 2015, dan Rp19 miliar pada 2016. Sementara ekuitas perusahaan tercatat minus Rp16 miliar pada 2012, Rp36 miliar pada 2013, Rp69 miliar pada 2014, Rp97 miliar pada 2016, dan Rp115 miliar pada akhir 2016.
CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultasi Gatot Trihargo guna mengkonfirmasi surat Rini dan Direktur Utama PT PPA Henry Sihotang terkait kondisi terkini Survai Udara Penas. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons. (agi)
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar